204 Daerah Gelar Pilkada Tahun Depan
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini mulai memusatkan perhatian pada evaluasi menyeluruh atas pelaksanan pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang telah sukses diselenggarakan April dan Juli lalu.
Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dari hasil evaluasi, penyelenggara pemilu nantinya akan menata regulasi-regulasi yang ada. Sehingga kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada pemilu kemarin, dapat semakin disempurnakan.
"Kita akan segera melakukan evaluasi. Baik terkait sistem, teknis, administrasi, soal manajemen logistik, sumberdaya manusia, atau teknis penyelenggaraan. Juga termasuk teknis penyelesaian sengketa. Kita lakukan internal terlebih dahulu. Nanti akan libatkan para pihak KPU di daerah dan pihak luar seperti pemerhati pemilu," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (25/8).
Selain evalusi, KPU kata Ferry, kini juga memfokuskan perhatian terhadap penataan regulasi pelaksanaan pemilu kepala daerah yang menurut rencana sudah akan digelar secara serentak pada 2015 mendatang.
"Fokus kita saat ini terkait penataan regulasi pemilukada sambil menunggu rancangan undang-undang pilkada rampung digodok di DPR," katanya.
Ferry menilai, KPU harus pro aktif menyempurnakan regulasi pilkada, agar jangan sampai kelabakan di kemudian hari. Apalagi mengingat waktu yang telah sangat mendesak.
Regulasi yang perlu segera ditata antara lain, terkait tahapan, daftar pemilih, pemungutan, rekapitulasi suara dan pencalonan di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
"Kita akan undang KPU Daerah yang akan lakukan pilkada pada 2015. Itu jumlahnya ada sekitar 204 pilkada," katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini mulai memusatkan perhatian pada evaluasi menyeluruh atas pelaksanan pemilu legislatif dan pemilihan presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- DPP PPP Peringati Hari Ibu dengan Beri Santunan ke Anak Yatim Piatu
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi