20.441 Orang di Jatim Dukung LaNyalla Kembali jadi Anggota DPD
jpnn.com - SURABAYA - Sebanyak 20.441 orang mendukung LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Jawa Timur.
LaNyalla yang kini menjabat sebagai Ketua DPD RI dianggap memiliki komitmen terhadap rakyat dan persoalan kebangsaan untuk perbaikan Indonesia.
Dukungan tersebut diserahkan oleh penerima kuasa LaNyalla, yakni Adik Dwi Putranto, Diah Agus Muslim, dan liaison officer (LO) bakal calon Rohmad Amrullah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam di Kantor KPU Jatim, Surabaya, Kamis (29/12).
Penyerahan tersebut juga diikuti oleh ratusan simpatisan LaNyalla yang datang dari 38 kabupaten dan kota di seluruh Jatim.
Adik Dwi Putranto mengatakan banyaknya dukungan yang mengalir tersebut didasari kepercayaan masyarakat terhadap kiprah LaNyalla membela rakyat kecil.
"Teman-teman simpatisan yang ada di sini menganggap Pak LaNyalla sebagai bapak, guru, dan sahabat. Itulah yang mendasari kami memberikan dukungan. Kami tahu Pak LaNyalla dari dahulu memiliki komitmen memperjuangkan rakyat Indonesia dan keadilan sosial," kata Adik seusai penyerahan dukungan.
Adik yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim tersebut, meminta maaf kepada semua komisioner KPU Jatim karena LaNyalla berhalangan hadir.
"Beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan diri sebagai calon peserta pileg perseorangan. Total dukungan yang hari ini kami sampaikan adalah 20.441," ujar Adik.
Puluhan ribu orang di Jawa Timur masih percaya dengan komitmen LaNyalla Mahmud Mattalitti.
- Anggota Baleg dari NasDem Usul Pemilu Digelar 10 Tahun Sekali
- Hasil Survei Edelman: 73 Persen Masyarakat Indonesia Lebih Suka Beli Produk Lokal
- DKPP RI Sebut Penyatuan UU Kepemiluan Bisa Meningkatkan Kualitas Demokrasi
- Menjelang Pergantian Pemerintahan, Tokoh NU & Muhammadiyah Sampaikan Pesan Menyejukkan
- Bayar Rp 1 Miliar Cuma Dapat 9 Suara saat Pemilu, Caleg PKS Merasa Ditipu
- LPI Ingatkan Isu SARA dan Politik Uang Bisa Mengganggu Kondusivitas Pilkada 2024