226 Balon Kada Golkar Rampungkan Ujian Kelayakan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono mengungkapkan sebanyak 226 dari 269 calon kepala daerah yang akan diusung partainya dalam Pilkada serentak 2015 telah merampungkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FnP).

Hal ini disampaikannya usai rapat pleno DPP di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (14/7). "Kami juga dapat laporan dari 269 daerah sudah berhasil diproses 226 sampai tadi siang. Malam ini dilanjutkan 43 lagi," kata Agung.

Pihaknya yakin bisa mengusung bakal calon (balon) kepala daerah untuk bertarung di 269 daerah yang akan melangsungkan Pilkada. Proses yang dilakukan partainya menurut Agung dilakukan secara terbuka untuk semua kandidat calon.

Diakui Agung, di semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada, partai Golkar tidak lepas dari koalisi dengan partai lain. "Dari 269 itu DPP Partai Golkar mengusung sendiri 57 daerah, selebihnya harus dari partai lain (koalisi). Sebagian besar (partai) mayoritas, sisanya minoritas," jelas mantan Menko Kesra itu.

Agung juga mengklaim hingga saat ini banyak partai yang menawarkan koalisi dengan Golkar di daerah. Mulai dari PDIP, NasDem, Hanura, PKB, PPP. "Jadi ini kami apresiasi, meskipun saat kami kesulitan akan hal ini (ada konflik). Silaturahmi dengan partai tetap berjalan. Kami sepakati nanti nama yang diusung, akan diusung oleh DPD yang definitif," jelasnya.

Karenanya Agung telah menginstruksikan bagi DPD yang akan mengikuti Pilkada untuk menuntaskan dulu kepengurusannya di daerah melalui Musyawarah Daerah (Musda). Seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan daerah lain.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan kandidat kada dari DPR, DPD dan DPRD harus mundur, Ketua DPP Golkar Ibnu Munzir mengaku berpengaruh pada psikologi calon. Karena ada yang awalnya mau maju tiba-tiba mundur.

"Nama-nama, masih kami tabulasi, terutama melihat mana nama yang sama dan beda (dengan kubu Munas Bali). Belum bisa kami sampaikan. Karena banyak yang ingin dicalonkan buru buru tidak mau maju lagi (karena putusan MK)," jelasnya. (fat/jpnn)