243 Warga Jakarta Resmi Gugat Anies Baswedan Terkait Banjir
jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok warga Jakarta yang tergabung dalam Tim Advokasi Banjir Jakarta resmi mengajukan gugatan class action terhadap Gubernur Anies Baswedan, Senin (13/1). Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst.
"Kami hari ini mendaftarkan gugatan tentang banjir yang terjadi di Jakarta yang terjadi pada 1 Januari, Tahun Baru 2020. Dasar gugatan karena (Anies) lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya," kata Juru Bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Azas Tigor menyebutkan, sebanyak 243 orang yang tergabung dalam gugatan kelompok (class action) ini mengalami kerugian sebesar Rp 42,33 miliar. Mereka menuntut ganti rugi atau kompensasi dari Pemprov DKI.
Menurut dia, warga menyalahkan Anies karena tidak menyiapkan early warning system (EWS) untuk bencana banjir.
"Kalau itu ada (EWS), tentu ada informasi kepada masyarakat yang diberikan sehingga mereka mempersiapkan diri. Lalu, tidak ada juga sistem bantuan darurat. Kalau lihat fakta, teman-teman bisa lihat banyak korban banjir yang keliaran dan tidak dapat bantuan," kata pria yang juga ketua Forum Warga Ibu Kota (FAKTA) Jakarta itu.
Class action yang diajukan oleh Advokasi Banjir Jakarta ini berlandaskan Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (ant/dil/jpnn)
Ramalan Mbah Mijan Ngeri! Bencana Besar Diprediksi Bakal Terjadi
Sekelompok warga Jakarta yang tergabung dalam Tim Advokasi Banjir Jakarta resmi mengajukan gugatan class action terhadap Gubernur Anies Baswedan, Senin (13/1).
Redaktur & Reporter : Adil
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi