251 Juta Penduduk Sudah Punya NIK, Data Pemilih Tetap Kacau

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut sudah 251 juta penduduk Indonesia yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun dari jumlah tersebut, tidak seluruhnya masuk Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).
"Karena NIK diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sementara DP4 hanya penduduk yang secara undang-undang telah berusia cukup untuk memilih pada Pemilu 2014," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kemendagri, di Jakarta, Jumat (1/11).
Meski menyebut 251 juta penduduk Indonesia telah memiliki NIK secara permanen, Irman, mengaku tidak mengetahui secara persis mengapa dari data pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan KPU, terdapat banyak pemilih belum dilengkapi dengan NIK.
Ia hanya menyatakan kalau Kemendagri juga memertanyakan dari mana KPU memeroleh data pemilih dimaksud. Namun meski begitu, Kemendagri menurut Irman, siap membantu KPU melengkapi sejumlah data pemilih yang diduga masih bermasalah.
"Dari hasil pengecekan di lapangan, saya kira ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab mengapa sejumlah data pemilih KPU tidak sinkron dengan data penduduk dari Kemendagri," katanya.
Antara lain semisal terkait pemilih tidak memiliki NIK, menurut Irman kemungkinan disebabkan nama yang direkam oleh KPU ternyata bukan nama sebenarnya. Namun nama pangggilan.
Penyelenggara pemilu diduga mengisi tanggal lahir 1 Juli terhadap seluruh data pemilih yang data tanggal lahirnya saat dimutakhirkan masih kosong.(gir/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut sudah 251 juta penduduk Indonesia yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang