26 Honorer K2 tak Boleh Ikut Tes, BKN Tuding BKPP Siantar Arogan

jpnn.com - JAKARTA - Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer kategori dua (K2) di Pemko Pematangsiantar terindikasi ada permainan. Sebanyak 26 honorer K2 tidak bisa mengikuti tes yang digelar Minggu (3/11) lantaran tidak diakui oleh Pemko Siantar.

Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat pun berang. Pasalnya, 26 honorer K2 tersebut merupakan tenaga honorer hasil luncuran dari honorer K1 yang berdasar hasil klarifikasi tim pusat, mereka berhak menikuti tes CPNS dari jalur honorer K2.

Anggota Tim Pemantau Pelaksanaan Tes CPNS wilayah Sumut yang dibentuk Kemenpan-RB, Tumpak Hutabarat mengatakan, begitu mendapat data bahwa 26 honorer dimaksud tidak bisa mendapatkan nomor tes, pada Sabtu pagi atau sehari jelang pelaksanaan tes, dirinya langsung menelpon Sekda Kota Siantar Dover Panggabean, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pariaman Silaen, dan Kabag Humas Pemko Siantar, Daniel Siregar.

Namun, jawaban sekda dan kepala BKPP, menurut Tumpak, sangat arogan. "Jawabannya arogan, bilang "kami tak kenal 26 nama itu". Seolah dianggap nama-nama siluman. Saya sudah cek datanya di Jakarta, mereka itu luncuran dari honorer K1. Saya juga gak kenal satu per satu mereka, tapi kasihan sekali. Ada yang tenaga teknis, lulusan SD/SLTP," ujar Tumpak, yang juga Kabag Humas BKN, yang saat dihubungi JPNN ini sedang berada di Medan, kemarin (4/11).

Ke-26 nama itu antara lain dari tenaga teknis (administrasi) yakni Krisna Lusia Bangun, Edi Supriyadi, Bambang Sucipto, Jons F Sitepu, Ermida R Sinabutar, Hasiholan Sitanggang, Djumiarti Purba, Eko Prihandoko, Putra Simanjuntak, Yusri Wahyuni, Erick Naibaho, Benhard Napitupulu, Halihajah Apriani, Marlise Nebora, Franky Sinaga, Khartika Yuki S, Lilis Kristiani, Erni A Tampubolon, Petrus Joy, R Naibaho, Kartika Y Siagian.

Juga lima tenaga tekni lulusan SD/SLPT yakni Yugito, Suryoharma, Suwarni, Edi Susanti, dan Budi.

Mereka, kata Tumpak, tidak diakui oleh BKPP Kota Siantar sebagai peserta tes. Alasannya pun bermacam-macam. Sempat berdalih waktu sudah mepet. "Padahal Jumat sore saya minta agar LJK dan soalnya bisa diambil di Medan jika alasannya kurang. BKN punya bukti data bahwa mereka itu semua luncuran dari K1," tegas Tumpak.

Ditegaskan, penjelasan resmi dari BKN ini harus dia sampaikan. "Kalau tidak kami jelaskan, mereka dianggap honorer siluman dan menuduh BKN yang bermain. Karena tidak bisa ikut tes, mereka bisa menuntut BKD (BKPP Pemko Siantar, red)," cetus Tumpak.