26 Honorer K2 tak Boleh Ikut Tes, BKN Tuding BKPP Siantar Arogan

Tumpak menduga, sikap arogan Kepala BKPP Siantar ini kemungkinan dipicu kejengkelan terhadap BKN. Pasalnya, menurut Tumpak, Pemko Siantar pernah meminta BKN mencoret sekitar 30-an honorer K2. "Tapi BKN menolak karena tidak ada alasan yang jelas," kata Tumpak.

Dia menilai, pengelolaan kepegawaian di Pemko Siantar memang terlihat kacau. "Kalau seperti ini terus, pengelolaan kepegawaian di Pemko Siantar ke depan akan semakin buruk. Mestinya mereka melayani dengan hati, sebagai bentuk ibadah," ujar Tumpak.

Beberapa bulan lalu sempat ramai diberitakan, Pemko Siantar mengusulkan ke BKN agar 38 nama honorer K2 diceoret.

Tumpak Hutabarat juga sudah menanggapinya, dengan, menyebutkan, kasus ini dipicu ulah oknum pejabat di Pemko Siantar yang berupa melakukan intervensi, dengan meminta Walikota Siantar Hulman Sitorus, agar melakukan verifikasi ulang data honorer K2.

“Ada pejabat yang usul ke walikota agar dilakukan verifikasi ulang honorer K2. Padahal pejabat teknis ini tidak punya kewenangan soal honorer. Kelihatannya pejabat ini hanya mau cari muka kepada walikota,” ujar Tumpak Hutabarat, 17 Mei 2013.

Saat itu Tumpak mengatakan, pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada pejabat Pemko Siantar yang berwenang mengurusi honorer K2.

Bahwa pihak Pemko Siantar tidak punya kewenangan mencoret nama-nama honorer K2 yang datanya dulu secara resmi sudah diusulkan ke BKN. “Jadi lucu kalau mereka yang mengusulkan, mereka sendiri yang mencoret,” ucap Tumpak saat itu. Upaya pencoretan pun gagal.

Tumpak menduga, dipicu kasus itulah, BKPP Kota Siantar tidak mau mengakui 26 honorer K2 yang berdasar klarifikasi BKN berhak mengikuti tes CPNS. (sam/jpnn)