260 Formasi CPNS Jambi Tahun 2021 Tidak Terisi, Guspardi: Mengecewakan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyesalkan dan mempertanyakan lebih dari 260 formasi CPNS yang tersedia di Pemerintah Provinsi Jambi tidak terisi saat dilakukan seleksi CPNS tahun 2021.
Guspardi mengaku informasi yang didapatkannya terdapat lebih dari 260 formasi CPNS yang tidak terisi di Provinsi Jambi.
“Tentu saya merasa prihatin dan kecewa karena formasi ini seharusnya terisi penuh. Yang ikut tes jutaan orang, diterima hanya sekian berapa persen, masak ada yang bolong,” ujar Guspardi Guspardi Gaus pada kunjungan kerja Panja Seleksi CPNS 2021 Komisi II DPR RI di Kanreg VII BKN Palembang, Kamis (20/1/2022).
Menurut Guspardi, jika informasi ini betul, maka sungguh mengecewakan. Sebab, formasi yang disediakan seharusnya terisi semua mengingat besarnya ekspektasi masyarakat untuk menjadi ASN.
“Regulasi yang tidak mendukung sehingga terpaksa tidak melakukan tes CPNS, yang rugi kan masyarakat,” ungkap Guspardi.
Tidak hanya Jambi, kata dia, informasinya salah satu kabupaten di Bengkulu dan Sumatera Selatan juga tidak melaksanakan tes CPNS pada tahun ini. Informasi ini hendaknya ditelusuri dan diungkap oleh BKN tentang kebenaran dan fakta yang sebenarnya.
Politikus PAN ini berharap pelaksanaan tes CPNS ke depan dapat lebih baik lagi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen CPNS yang kerap dicap sarat kecurangan.
Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan agar ke depan masyarakat yakin bahwa tidak ada satupun mulai dari gubernur, wakil gubernur, kepala dinas, wali kota, bupati dan anggota DPR yang bisa menolong agar peserta bisa lulus tes CPNS. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyesalkan dan mempertanyakan lebih dari 260 formasi CPNS yang tersedia di Pemerintah Provinsi Jambi tidak terisi saat dilakukan seleksi CPNS tahun 2021.
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus