26.003 Warga yang Meninggal Masih Terdata Sebagai Pemilih, Kok Bisa?

jpnn.com, KEDIRI - Sebuah temuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, setidaknya 26.003 orang pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih terdata sebagai pemilih dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), menjelang Pilkada 2020.
"Data yang masuk hingga Selasa (28/7) untuk yang meninggal 26.003 orang. Kemendagri telah mengirimkan DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilihan) ke KPU RI dan oleh KPU disinkronkan dengan DPT Pemilu 2018. Jadi, kan sekarang sudah 2020, jadi data terus diverifikasi," kata anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri Eka Wisnu Wardhana di Kediri, Rabu.
Ia mengatakan, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) juga masih terus bertugas hingga kini.
Tidak hanya mendapati data warga meninggal dunia sebanyak 26.003 orang, juga terdata data pemilih ganda hingga 2.273 orang.
Selain itu, yang diketahui masih di bawah umur sebanyak 91 orang, pindah domisili sebanyak 3.637 orang, tidak dikenal 2.201 orang.
Terdapat juga pemilih yang statusnya sebagai TNI hingga 98 orang, dan yang statusnya sebagai polisi hingga 92 orang. Ada juga yang merupakan bukan penduduk 6.555 orang.
Wisnu menambahkan, PPDP juga masih terus melakukan verifikasi jumlah penduduk di Kabupaten Kediri.
Sesuai dengan jadwal, proses coklit akan diselenggarakan hingga 13 Agustus 2020.
KPU melalui petugas pemutakhiran data pemilih hingga saat ini terua bertugas dan melakukan verifikasi.
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU