27 Daerah di Sumut Tergolong Kere

Sementara, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, angka Kapasitas Fiskal juga bisa sebagai ukuran kinerja bupati/walikota. Jika angkanya rendah, maka kinerja bupati/walikotanya juga berarti rendah, dalam hal kemampuan mengalokasikan anggaran.

"Angka-angka itu bisa untuk menilai kemampuan kepala daerah dalam mengalokasikan anggaran dan juga perhatiannya terhadap masyarakat miskin," ujar Uchok Sky Khadafi kepada JPNN, kemarin (13/1).

Pasalnya, kata Uchok, formula penghitungan Kapasitas Fiskal ini juga menggunakan Belanja Pegawai. Semakin besar Belanja Pegawai, maka Kapasitas Fiskalnya semakin rendah. Begitu pun, jika jumlah penduduk miskin besar, Kapasitas Fiskalnya juga makin rendah.

"Kapasitas Fiskal rendah karena kepala daerahnya lebih mementingkan Belanja Pegawai. Kalau pegawainya sudah kenyang, sisa-sisannya baru untuk rakyat miskin," ujar Uchok pedas. Juga bisa untuk melihat mampu tidaknya bupati/walikota berinovasi dalam menggali sumber PAD. Bila PAD rendah, Kapasitas Fiskal juga pasti rendah.  (sam/jpnn)