27 Perusahaan yang Beroperasi di Riau Dilaporkan ke KPK

Even berharap KPK lebih progresif dalam menangani korupsi kehutanan di Provinsi Riau. Sehingga bisa menjerata satu persatu korporasi yang menerima izin yang mengakibatkan kerugian negara dan merusak ekosistem hutan Riau.
"Kita berharap KPK untuk pertama kalinya menetapkan korporasi sebagai tersangka. Kalau di proses peradilannya, kita berharap pengadilan bisa mencabut izin perusahannya mereka," ucap Even.
KPK selama ini tidak pernah menetapkan korporasi sebagai tersangka. Namun koalisi meyakini KPK bisa menjerat korporasi terkait dugaan korupsi kehutanan di Provinsi Riau karena sudah ada putusan terhadap penyelenggara negara terkait persoalan itu.
"Dalam putusan disebutkan ada aliran dana yang diserahkan korporasi, ada keuntungan yang diperoleh korporasi, mereka paling banyak mendapatkan keuntungan. Jalur ini dijadikan KPK sebagai alat untuk menarik korporasi menjadi tersangka di kasus kehutanan di Riau," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Koalisi Anti Mafia Hutan melaporkan 27 korporasi atas dugaan korupsi kehutanan saat memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri PKP Maruarar Sirait Segera Selesaikan Polemik Meikarta
- Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar Pantas Dihukum Berat
- ART Sebut Kejagung Hadapi 2 Lawan saat Menangani Perkara, Satunya Buzzer
- Fee Proyek 10 Persen Terungkap di Sidang Mbak Ita, Apa Peran Iswar Aminuddin?
- Paus Fransiskus Wafat, David Herson: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian Dunia
- Seorang Pria di Palu Divonis Penjara 1 Tahun 5 Bulan Gegara Gadaikan Mobil Kredit