272 Daerah Bakal Dipimpin Penjabat Kepala Daerah, Fahira Khawatir dengan Hal ini

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 272 daerah bakal dipimpin penjabat kepala daerah, hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Banyaknya daerah yang akan dipimpin penjabat kepala daerah konsekuensi dari ditiadakannya Pilkada di 2022 hingga 2023.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris, kondisi ini merupakan persoalan krusial.
"Bagi saya ini persoalan krusial," ujar Fahira Idris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (18/2).
Artinya, sambung Fahira, hampir setengah wilayah di Indonesia akan dipimpin oleh kepala daerah yang bukan dipilih langsung oleh rakyat, sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pilkada 2024.
Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dicabutnya revisi Undang-Undang Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada Mei 2021 oleh pemerintah dan DPR.
Akibatnya, pesta demokrasi lima tahunan yang seharusnya dilakukan pada 2022 dan 2023 ditiadakan karena dilakukan serentak pada 2024 atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Menurut dia, selain jumlah daerahnya cukup banyak, hal itu tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang banyak pula serta harus profesional untuk mengisi jabatan tersebut.
Sebanyak 272 daerah bakal dipimpin penjabat kepala daerah, Fahira khawatir dengan hal ini.
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Bawaslu Temukan Logistik PSU Masih Belum Lengkap di Serang
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka
- Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kelancaran PSU Pilkada 2024 di 6 Daerah Ini
- Gubernur Pramono Bebaskan PBB, Senator Fahira Idris: Kado Indah untuk Warga Jakarta
- Gubernur Herman Deru Instruksikan Bawaslu Sumsel Awasi Ketat PSU Pilkada Empat Lawang