272 Daerah Bakal Dipimpin Penjabat Kepala Daerah, Fahira Khawatir dengan Hal ini
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 272 daerah bakal dipimpin penjabat kepala daerah, hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Banyaknya daerah yang akan dipimpin penjabat kepala daerah konsekuensi dari ditiadakannya Pilkada di 2022 hingga 2023.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris, kondisi ini merupakan persoalan krusial.
"Bagi saya ini persoalan krusial," ujar Fahira Idris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (18/2).
Artinya, sambung Fahira, hampir setengah wilayah di Indonesia akan dipimpin oleh kepala daerah yang bukan dipilih langsung oleh rakyat, sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pilkada 2024.
Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dicabutnya revisi Undang-Undang Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada Mei 2021 oleh pemerintah dan DPR.
Akibatnya, pesta demokrasi lima tahunan yang seharusnya dilakukan pada 2022 dan 2023 ditiadakan karena dilakukan serentak pada 2024 atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Menurut dia, selain jumlah daerahnya cukup banyak, hal itu tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang banyak pula serta harus profesional untuk mengisi jabatan tersebut.
Sebanyak 272 daerah bakal dipimpin penjabat kepala daerah, Fahira khawatir dengan hal ini.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi