3 Alasan Pecat OSO, Langsung Ada Serangan Balik

Pemecatan tersebut dilakukan tanpa melalui rapat internal yang diatur anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Kedua, OSO juga dianggap sering mengeluarkan kebijakan sepihak selama pemilihan kepala daerah. Di satu sisi, DPP telah mengeluarkan rekomendasi kepada calon tertentu.

Ternyata, OSO juga mengeluarkan rekomendasi tanpa sepengetahuan partai. ”Ketua umum tidak membangun soliditas dan sering mengambil keputusan di luar AD/ART,” ujar Sudding.

Ketiga, Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menambahkan, aksi OSO memunculkan SK pencalonan ganda di banyak daerah. Misalnya, di Kabupaten Purwakarta, Luwu, dan Tarakan.

”Ini kan aib. Mahar diambil, SK-nya diganti. Maharnya tidak dikembalikan. Ini sudah mencoreng Partai Hanura,” tegas Dadang.

Dia menegaskan, pemecatan yang diputuskan dalam pertemuan di Hotel Ambhara itu telah sesuai dengan AD/ART partai.

”Berdasarkan pasal 16, di dalam situasi khusus, DPP bisa memberhentikan ketua umum. Nanti ditindaklanjuti oleh dewan pembina,” terangnya.

Dadang menambahkan, perwakilan dewan pembina dan dewan penasihat Partai Hanura juga hadir dan mengetahui proses di Ambhara. Jumlah DPD dan DPC, menurut dia, sudah mewakili aspirasi mayoritas.