3 Cara Ganjar-Mahfud Untuk Ciptakan Budaya Patuh Pajak
Saat ini, Kementerian Keuangan sedang merancang core tax administration system (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini ditargetkan rampung dan dapat mulai digunakan pada pertengahan 2024.
Kedua, literasi pajak tiada henti. Ganjar-Mahfud akan makin berupaya menjangkau para pembayar pajak, baik wajib pajak saat ini maupun wajib pajak di masa depan Indonesia.
Pemerintah harus mampu mendidik masyarakat untuk menumbuhkan budaya kepatuhan berdasarkan hak dan tanggung jawab, sehingga masyarakat memandang pembayaran pajak sebagai suatu hal yang tidak terpisahkan.
"Jadi, pendidikan dan sosialisasi tidak hanya soal betapa pentingnya dana pajak untuk pembangunan, tetapi juga teknis tata cara pembayaran pajak. Jika perlu teknis pembayaran pajak masuk dalam kurikulum SMA atau kuliah," kata dia.
Ketiga, penegakan hukum. Seperti yang sering disampaikan oleh cawapres Mahfud MD yang saat ini juga menjadi Menko Polhukam, setengah dari masalah di Indonesia akan selesai jika penegakan hukum dan keadilan ditegakkan.
Penegakan hukum di bidang perpajakan juga diyakini akan ikut membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Dengan penegakan hukum, proses penarikan pajak juga akan lebih transparan, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi khawatir merasa dicari-cari kesalahannya.
Kemudian, penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk memastikan dana wajib pajak digunakan untuk pembangunan dan kepentingan rakyat.
"Sehingga, masyarakat sadar akan pentingnya dukungan rakyat dari pajak untuk mendanai pembangunan dan melihat langsung dampak pajak yang dibayarkannya terhadap kehidupan masyarakat," pungkas dia. (cuy/jpnn)
Capres-cawapres nomor urut tiga pada Pemilu 2024, Ganjar-Mahfud memiliki tiga cara ampuh untuk menciptakan budaya patuh pajak.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Jadi Ketum KAGAMA, Basuki Hadimuljono Berkomitmen Lanjutkan Program Ganjar Pranowo
- Kagama Menggelar Munas XIV, Ini Agendanya
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Ganjar Kecam Pengerahan Kades Mendukung Paslon di Pilgub Jateng
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No