3 Cawagub Tawarkan Kebijakan Menangani Banjir di Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Tiga Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono, Kun Wardana, dan Rano Karno, menawarkan sejumlah kebijakan untuk menangani banjir di Jakarta. Hal itu disampaikan dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (18/11) malam.
Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengatakan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan membangun waduk dan sumur resapan untuk mengatasi persoalan banjir.
"Saya kira memang tadi sudah disinggung juga, perlunya dibangun bendungan-bendungan atau waduk-waduk baru yang cukup signifikan untuk menahan agar laju air tidak langsung ke Jakarta," kata Suswono dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024.
RIDO juga akan membangun sumur-sumur resapan dan biopori agar air tanah di Jakarta juga bertambah.
"Dan di hilir akan dibangun tanggul laut raksasa atau 'giant sea wall'. Saya kira itu adalah satu solusi yang memang satu paket dengan sendirinya insyaallah Jakarta akan bebas banjir," kata Suswono.
Mantan menteri pertanian itu mengatakan persoalan banjir harus diatasi dengan baik. Sebab, berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta 2024, kerugian potensi banjir ini mencapai Rp 2,1 triliun.
Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana mengusung konsep sistem beton berpori (permeable concrete system) untuk mengatasi banjir di Jakarta. Konsep tersebut memungkinkan pori-pori beton bisa menyerap 600 liter air per meter persegi per menit.
Selain sistem beton berpori, pasangan Dharma Pongrekun itu juga mengusung pembangunan kolam pipi monyet, serta solusi-solusi lainnya, untuk mengatasi banjir akibat curah hujan tinggi.
3 cawagub Jakarta menawarkan beragam kebijakan untuk menangani persoalan banjir di Jakarta. Apa saja solusi kebijakan yang ditawarkan?
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku