3 Daerah Dapat Perhatian Khusus
Kamis, 21 Januari 2010 – 19:34 WIB
3 Daerah Dapat Perhatian Khusus
JAKARTA -- Potensi konflik di pilkada yang akan digelar di 22 kabupaten/kota di wilayah Sumut cukup tinggi. Namun, dari 22 daerah itu ada beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian khusus kerena memang rawan konflik. Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution menyebutkan, setidaknya ada tiga daerah yang perlu diawasi intens yakni Medan, Tobasa, dan Nias. Irham menyebutkan, pilkada di 22 kabupaten/kota di Sumut akan digelar dalam lima gelombang. Gelombang pertama serentak pilkada di 9 kabupaten/kota, yakni Binjai, Medan, Serdang Bedagai, Tebingtinggi, Asahan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Pakpak Barat, dan Toba Samosir, yang digelar 12 Mei 2010. Gelombang kedua pada 9 Juni 2010 di 4 kabupaten/kota yakni Samosir, Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, dan Mandailing Natal.
"Khusus Medan misalnya, potensi konflik bisa tersulut oleh sentimen etnik dan agama. Kalau Nias, memang setiap pemilu ada masalah," ujar Irham Buana Nasution kepada JPNN di sela-sela rapat koordinasi KPUD seluruh daerah yang akan menggelar pilkada, di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (21/1).
Baca Juga:
Selain karena ada keragaman etnik dan agama, potensi konflik pilkada Medan juga lantaran banyaknya kandidat yang punya basis massa fanatik. Dari jalur perseorangan saja, hingga saat ini setidaknya sudah ada 6 pasangan calon. "Para kandidat yang muncul ada yang dari struktur pemerintahan, tokoh partai, tokoh agama, yang masing-masing punya dukungan massa," ujar Irham.
Baca Juga:
JAKARTA -- Potensi konflik di pilkada yang akan digelar di 22 kabupaten/kota di wilayah Sumut cukup tinggi. Namun, dari 22 daerah itu ada beberapa
BERITA TERKAIT
- 600 Honorer Terpaksa Diberhentikan, Bupati Rio Minta Maaf
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Puji Aura Cinta: Anak Itu Pintar & Berani
- Gunung Semeru Kembali Erupsi, Tinggi Letusan 900 Meter di Atas Puncak
- Jumlah PPPK Terus Bertambah, Guru Honorer dan Tendik Terkena PHK
- Kemenag Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Jateng, 53% Sudah Bersertifikat
- Tokoh Desa Adat Jatiluwih Protes Keberadaan Restoran di Lahan Sengketa