3 Hal ini Harus Dilakukan Pemerintah untuk Mengontrol IMEI

Sementara itu, Ketua YLKI Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk benar-benar lebih serius menjalankan aturan yang sudah dibuat.

Tulus menyorot ada indikasi bahwa menumpuknya nomor IMEI di CEIR akibat tata cara pendaftaran TPP yang masih menggunakan pola lama. Karena itu, dia meminta segera lakukan revisi atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 108/M-IND/PER/11/2012.

Tulus mengatakan jika sistem yang selama ini berjalan, di mana vendor mendaftarkan IMEI dengan daftar yang diberikan GSMA secara borongan atau bulk, dia mencurigai penuhnya CEIR karena ada yang memasukkan IMEI lebih dari 200 juta.

IMEI tersebut dimasukan secara gelondongan ke system. Makanya mesin CEIR bisa cepat penuh.

“Ini baru dugaan kami. Tapi kalau dilihat dalam setahun Indonesia menyerap 40-50 juta ponsel baru, tidak mungkin seluruh vendor memproduksi lebih dari 50 juta ponsel. Maka nomor IMEI yang tidak diproduksi harus secepatnya dilakukan cleansing. Kami juga khawatir IMEI tidur tersebut akan dibuat vendor luar negeri dan bisa saja akan masuk sebagai ponsel illegal, tapi IMEI-nya sudah terdaftar. Ini bisa berabe jika terjadi demikian,” seru Tulus.

Untuk itu Tulus mendesak demi kenyamanan konsumen, persoalan yang kemarin terjadi bisa diatasi dengan penambahan kapsitas mesin CEIR, cleansing IMEI-IMEI yang tidur dan merevisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 108/M-IND/PER/11/2012.

“Saya kira fokus ketiga hal tersebut saja agar persoalan yang kemarin muncul tidak terulang kembali. Jika tidak dilakukan seperti itu, saya tak menjamin persoalan IMEI akan baik-baik saja ke depannya,” tandas Tulus.(chi/jpnn)