3 Kader Utama Demokrat: Prabowo Harus Jujur, Benarkah Punya Bukti Menang?

Satu hal yang barangkali tidak diketahui publik, AHY mengambil sikap yang berisiko tinggi, ketika dia memilih untuk tidak mau terseret kedalam politik identitas. Faktor inilah yang membuat AHY tak ragu untuk menerima kekalahannya, sebab itulah risiko yang sudah diperkirakan sebelumnya bahwa dalam pilkada yang sarat dengan solidaritas identitas itu ternyata banyak yang memang tidak memilihnya.

Sebagai catatan pinggir, saat ini AHY “dibully” habis oleh pihak-pihak yang marah karena AHY bersedia memenuhi undangan Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Tidak mewakili Partai Demokrat dan juga tidak merepresentasikan kubu Prabowo. Inisiatif untuk bertemu Presiden Jokowi bukan berasal dari dirinya dan juga jelas bukan dari SBY. AHY, yang juga “ber-DNA SBY” senantiasa menghormati pemimpinnya, Presiden Republik Indonesia, yang sedang mengemban tugas saat ini. Karenanya, dengan niat baik AHY memenuhi undangan itu karena dia juga meyakini bahwa Jokowi juga memiliki niat yang baik. AHY tahu bahwa pertemuan itu bakal menuai pro dan kontra, namun risiko itu nampaknya diambil tanpa keraguan apapun. Bagi pihak yang mengeluarkan sumpah serapah terhadap AHY saat ini berangkat dari pemikiran bahwa siapapun yang mengusung Prabowo harus mati-matian membela Prabowo tanpa reserve. Salah atau benar. Right or wrong.

Menyusul pertemuan Jokowi-AHY tersebut, SBY yang sudah 3 bulan lebih ini mendampingi pengobatan isteri di Singapura juga kena hajar. Rencana Prabowo untuk menjenguk Ibu Ani dan bertemu dengan SBY tiba-tiba juga dibatalkan, padahal SBY sudah siap untuk menerima kunjungan itu dengan baik.

Ini juga pelajaran politik untuk kita semua. Terkadang bias dan ketidakadilan juga datang dari sesama kolega. Ketika ada tokoh partai lain pengusung Prabowo yang dengan inisiatifnya menemui Jokowi untuk agenda pemerintahan kedepan, tidaklah menjadi persolan besar. Tetapi tidak untuk AHY, dan juga Partai Demokrat. Meskipun AHY juga belum mengucapkan selamat kepada siapapun, termasuk Jokowi, karena sesuai yang disampaikan tanggal 17 April 2019 malam hari, jajaran Partai Demokrat masih menunggu pengumuman resmi dari KPU tetaplah dianggap tabu bagi AHY untuk bertemu dengan kubu Jokowi. Demokratpun sebenarnya juga tidak menghalang-halangi pihak Prabowo jika ingin melakukan aduan ke Bawaslu atas dugaan terjadinya kecurangan dalam pemilu ini. Inilah jiwa dan pikiran seorang konstitusionalis.

Demikian pikiran dan pandangan kami bertiga dalam kapasitas sebagai pribadi. Tidak mewakili Partai Demokrat, meskipun kami yakin ini pulalah jalan pikiran pemimpin Demokrat dan keluarga besarnya. Bagaimanapun Pemilu 2019 ini harus berakhir, kemudian bangsa ini “move on”. Harapannya tentu berakhir dengan baik, dan juga adil. Rakyat tidak boleh terombang-ambing. Kita semua yang menentukan. Menentukan masa depan bangsa, termasuk masa depan demokrasi dan pemilunya yang mesti lebih baik dan berkualitas.

*) Ketiganya adalah Kader Utama Partai Demokrat