Kaleidoskop 2021: 3 Kebijakan Pemerintah Belum Maksimal Sepanjang 2021 dan Solusi dari Ekonom

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan di sepanjang 2021. Namun, beberapa kebijakan itu masih belum menghasilkan pencapaian maksimal. Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada JPNN.com mengungkap setidaknya ada tiga kebijakan yang belum maksimal, yakni:
1. Proyek Kereta Cepat Bandung
Kereta Cepat Jakarta-Bandung diprediksi bakal membawa banyak manfaat bagi sektor perekonomian.
Namun, Bhima menilai proyek kereta cepat tersebut tidak memiliki rencana yang matang.
Kemudian, secara teknis bermasalah.
Bhima mengungkapkan penyuntikan dana Rp 4,3 triliun untuk penyelesaian proyek kereta cepat salah karena di tengah masih tingginya defisit anggaran.
Bhima menyarankan dalam pemilihan proyek infrastruktur, harus lebih selektif dan uji kelayakan dilakukan dengan lebih hati hati.
"Dampak proyek infrastruktur terhadap ekonomi perlu diperhatikan, misalnya kesesuaian dengan kebutuhan industri pengolahan, atau penurunan biaya logistik," ujar Bhima.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada tiga kebijakan pemerintah yang belum maksimal pada 2021 ini
- Aktivis 98 ITB Khalid Zabidi: Dasco, Pimpinan DPR yang Aspiratif dan Proaktif
- Puteri Komarudin Soroti Potensi Penerapan Kebijakan Berbasis Mitigasi Risiko
- Bapanas Minta Masyarakat Berhenti Boros Pangan
- Jubir Ungkap Kemenko Perekonomian jadi Referensi Utama Pemberitaan Kebijakan Ekonomi
- Hamdalah, Inflasi Volatile Food di Januari Tetap Terkendali, PMI Ekspansi Lebih Tinggi
- Sony Subrata Sebut Tekonologi AI Bisa Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%