3 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri Tito Sangat Prihatin
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam rapat kerja bersama Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, para kepala daerah, dan ketua DPRD se-Indonesia, Tito mengaku prihatin terhadap fenomena OTT KPK yang menjaring sejumlah kepala daerah.
Oleh karena itu, mantan Kapolri ini mengingatkan bahaya tindak pidana korupsi kepada semua pihak.
Menurutnya, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak hanya berdampak pada individu, melainkan juga sistem pemerintahan.
Tidak hanya itu, lanjut Tito, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan makin rendah.
"Tergerusnya kepercayaan publik ini juga dapat menghambat pembangunan," kata Tito, dikutip dari keterangannya, Senin (24/1).
Meski begitu, Mendagri Tito percaya masih banyak kepala daerah yang berprestasi dan melakukan kinerja dengan baik.
"Masalah-masalah hukum yang dalam bulan ini ditangani oleh penegak hukum, wabil khusus KPK akan berdampak kepada kepercayaan publik," ujar pria kelahiran Palembang itu.
Mendagri Tito Karnavian merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK.
- Polisi Tangkap 2 Tersangka Kasus Suap Pembangunan TPT Bronjong Dinas LH Cilegon
- KPK Menyita Dokumen Kasus Korupsi Bansos Presiden dari Teddy Munawar dan Steven Kusuma
- Sidang Korupsi Timah, Saksi Ahli Hukum Keuangan Jelaskan Soal Kerugian Negara
- Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden, KPK Panggil Dirut Anomali Lumbung Teddy Munawar
- KPK Menyita 44 Aset dan Ratusan Miliar terkait Kasus Korupsi di LPEI
- Budi Gunawan Soroti Peran Stabilitas Polkam Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi