3 Langkah Penting Perlu Dilakukan Pemerintah Tangani Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai ada tiga langkah penting yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.
Pertama, pemerintah harus segera memperbaiki data kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani.
Dalam hal ini validitas data sangat penting, termasuk jumlah petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi.
"Pemerintah harus konsisten membuat data yang valid, sehingga tidak ada lagi petani yang seharusnya tidak mendapatkan (pupuk bersubsidi) secara aturan, tetapi praktiknya mereka mendapatkan atau sebaliknya, petani yang berhak tetapi mereka tidak mendapatkan," uja Ono dalam keterangannya, Senin (7/2).
Menurut anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, data tentang pupuk subsidi bermasalah sejak awal.
Dia mencontohkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) 2020.
Terdapat sekitar 13,9 juta petani yang mengusulkan pupuk bersubsidi, dengan total kebutuhan 26,2 juta ton.
Sayangnya, pemerintah hanya memenuhi kebutuhan sebesar 8,9 juta ton.
Ono Surono menilai ada tiga langkah penting yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk menangani kelangkaan pupuk bersubsidi.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV
- Enggan Tanggapi Pengesahan UU TNI, Prabowo Hanya Tersenyum dan Lambaikan Tangan