3 Langkah Penting Perlu Dilakukan Pemerintah Tangani Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai ada tiga langkah penting yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.
Pertama, pemerintah harus segera memperbaiki data kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani.
Dalam hal ini validitas data sangat penting, termasuk jumlah petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi.
"Pemerintah harus konsisten membuat data yang valid, sehingga tidak ada lagi petani yang seharusnya tidak mendapatkan (pupuk bersubsidi) secara aturan, tetapi praktiknya mereka mendapatkan atau sebaliknya, petani yang berhak tetapi mereka tidak mendapatkan," uja Ono dalam keterangannya, Senin (7/2).
Menurut anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, data tentang pupuk subsidi bermasalah sejak awal.
Dia mencontohkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) 2020.
Terdapat sekitar 13,9 juta petani yang mengusulkan pupuk bersubsidi, dengan total kebutuhan 26,2 juta ton.
Sayangnya, pemerintah hanya memenuhi kebutuhan sebesar 8,9 juta ton.
Ono Surono menilai ada tiga langkah penting yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk menangani kelangkaan pupuk bersubsidi.
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya
- Posisi Letkol Teddy di Seskab Langgar UU TNI, TB Hasanuddin: Harus Mundur dari Militer
- TB Hasanuddin Ungkap Beberapa Pasal Menarik Perhatian dalam DIM RUU TNI
- Kenaikan Pangkat Teddy di Luar Kebiasaan, Soalnya Pakai Surat Perintah, Bukan Keputusan