3 Mandat Pemerintah untuk MIND ID, Nikel Jadi Komponen Kunci

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso menyatakan pihaknya memiliki tiga mandat dari pemerintah untuk dunia pertambangan Indonesia.
Pertama, mengelola cadangan dan sumber daya strategis. Dua, hilirisasi dan tiga, memiliki kepemimpinan pasar yang diwujudkan melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis.
"MIND ID mendorong nilai tambah produk pertambangan aluminium dan nikel. Di mana aluminium dan nikel menjadi komponen kunci dalam pengembangan industri kendaraan listrik," ujar Hendi di Jakarta, Selasa (15/11).
Hendi menjelaskan industri aluminium, MIND ID memiliki PT Inalum (Persero) yang merupakan produsen tunggal Ingot Aluminium di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 250 ribu ton per tahun.
Melalui MIND ID, pemerintah Indonesia memiliki 100 persen saham di Inalum.
Selain itu, untuk nikel, MIND ID punya Antam dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). INCO sendiri sahamnya telah didivestasi oleh MIND ID sebesar 20 persen. Bersama Antam, akan menjadi produser nikel nomor dua terbesar di Indonesia.
Hendi menyatakan MIND ID bertujuan mempercepat industri kendaraan listrik berbasis baterai untuk menurunkan emisi global yang kian meningkat. Sebab kendaraan listrik merupakan alternatif transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi.
Selain itu juga sebagai bentuk menambah nilai dari komoditas mentah yang dihasilkan.
Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso menyatakan pihaknya memiliki tiga mandat dari pemerintah untuk dunia pertambangan Indonesia.
- Menteri Prabowo Temui Jokowi, Jubir PSI: Silaturahmi Idulfitri kok Dicurigai?
- Menteri Prabowo Temui Jokowi, PSI: Itu Tradisi Demokrasi
- MIND ID Terima Kunjungan Menteri Perindustrian dan SDM Arab Saudi di Indonesia
- Menteri Merapat ke Rumah Jokowi, Muzani Gerindra: Pak Prabowo Tidak Merasa Terganggu
- Perjalanan Gemilang 62 Tahun TASPEN: Ini Sederet Inovasi dan Transformasi Layanan
- Idrus Yakin Tidak Ada Matahari Kembar, Cuma Upaya Membenturkan Prabowo dan Jokowi