3 Organisasi Ini Tuntut Pemerintah Alokasikan 10 Persen APBN untuk Desa
jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan tiga organisasi menuntut dana sepuluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa disalurkan ke daerah untuk desa.
Hal itu terungkap saat tiga organisasi menggelar peringatan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3).
Adapun, tiga organisasi itu ialah Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menuntut pemerintah lebih memerhatikan nasib desa dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk dusun.
"Jadi, sepuluh persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN," kata dia dalam sambutannya di acara, Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu.
Surta mengatakan sudah waktunya desa tidak dimarjinalkan dalam pembangunan di Indonesia agar rakyat tidak selalu berpikir ke kota demi meningkatkan kesejahteraan.
"Desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," katanya.
Selain menuntut soal anggaran, Surta menyebut pihaknya meminta pemerintah bisa menetapkan Hari Desa pada 15 Februari.
Ketum Apdesi Surta Wijaya bersama dua organisasi lainnnya menuntut pemerintah mengalokasikan 10 persen APBN untuk desa.
- Mendes PDT Yandri Susanto Lihat Potensi Besar Desa Ada di Sini
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Pramono Dinilai Samarkan Dukungan PDIP dan Megawati karena Faktor Ahok
- Eddy-Riezky Komitmen Hapus Pungli dan Hadirkan 'Satu Desa 5 Sarjana' di Sumsel
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang