3 Organisasi Ini Tuntut Pemerintah Alokasikan 10 Persen APBN untuk Desa

"Oleh karena itu, mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar Hari Desa harus ada," ujarnya.

Surta kemudian menyebut tiga organisasi dari desa menuntut pemerintah tetap menyelenggarakan pilkades sesuai jadwal pada 2023.

"7000 kades yang masa jabatannya habis, tetap dan harus pilkades dilaksanakan," katanya.

Diketahui, peringatan sembilan tahun berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Mantan legislator Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko dan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri dijadwalkan turut hadir di lokasi acara. (ast/jpnn)