3 Parpol Ini Berupaya Memanfaatkan Kebangkitan Umat Islam

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai, sikap Gerindra, PKS, dan PAN yang tegas menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas menjadi UU Ormas yang baru, bisa dibaca sebagai upaya oposisi terhadap pemerintah.
Sebab selama ini, terutama Gerindra dan PKS, cukup lantang menentang setiap kebijakan pemerintah. Sementara PAN, belakangan kerap menjadi 'oposisi dari dalam' setelah elite mereka seperti Amies Rais kerap menyerang pemerintah.
Pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta ini juga menilai, penolakan Gerindra, PKS, PAN tentu saja bermuatan politis.
Kemungkinan besar dijadikan sebagai salah satu upaya menarik simpati pemilih Islam yang belakangan posisinya dihadap-hadapkan dengan pemerintah.
"Apalagi kebangkitan kekuatan Islam politik cukup massif saat ini, tentu tiga partai tersebut berlomba untuk merebut ceruk pemilih islam tersebut," ujar Adi kepada JPNN, Senin (30/10).
Adi juga menilai, upaya penolakan terhadap Perppu Ormas menjadi UU cukup efektif untuk menarik simpati umat Islam. Terutama Umat Islam yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah.
Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sebelumnya dibubarkan pemerintah, maupun kelompok Islam radikal lainnya.
"Gerindra, PKS, dan PAN mencoba memainkan emosi ketidaksukaan umat Islam tersebut demi kepentingan elektoral mereka di 2019 mendatang. (gir/jpnn)
Adi juga menilai, upaya penolakan terhadap Perppu Ormas menjadi UU cukup efektif untuk menarik simpati umat Islam.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- 24 Jam Nonstop, Posko Mudik Lebaran DPW PKS Banten Sediakan Fasilitas Pijat Relaksasi
- Yanuar Arif Melepas Ribuan Peserta Program Mudik Gratis dengan Kereta Api
- PKS Ajak Yatim, Piatu, & Duafa Belanja Baju Lebaran Gratis
- Bobby Nasution Batal Hadiri Pisah Sambut Walkot Medan, Gerindra: Jangan Dibesar-besarkan
- Anis Byarwati Minta Pemerintah Waspada pada Angka Deflasi Tahunan
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi