3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
jpnn.com, BANGGAI - Jelang pencoblosan Pilkada Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Bawaslu berkomitmen terus menjaga pesta demokrasi berlangsung jujur, adil dan bersih. Agar tidak dirusak oleh upaya tangan-tangan atau cara kotor untuk mendapatkan suara.
Laporan dugaan kecurangan pun berdatangan. Beberapa ditindaklanjuti karena dinilai memenuhi unsur. Yang terbaru, 3 pejabat di Kabupaten Banggau diduga kuat melanggar netralitas ASN. Tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menaikkan laporan tersebut ke tahap penyidikan.
Rahman Sangkota, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Banggai mengatakan proses pemeriksaan dengan memanggil terlapor sudah dilakukan.
"Soal laporan terkait netralitas ASN sudah kita naikkan tahap penyidikan melalui sentra gakumdu pembahasan. Saat ini teman-teman kepolisian di dalam Gakumdu sedang pemeriksaan, pembuktian berdasarkan bukti yang dimasukan ke kita untuk pendalaman," kata dia, Minggu (24/11).
Dia mengatakan para terlapor belum juga memenuhi panggilan. Tiga pejabat di Kabupaten Banggai yang dimaksud terdiri dari satu kepala bagian di sekretariat daerah dan dua orang camat.
Pembuktian soal barang bukti juga sudah dilakukan. Salah satu bukti yang diuji adalah tangkapan layar percakapan di grup pemenangan salah satu Paslon Pilkada Kabupaten Banggai ke laboratorium guna memastikan nomor yang digunakan benar milik para pejabat tersebut
"Nah tentunya dalam proses itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui terkait pembuktian alat bukti tersebut lewat Labfor ke Jakarta serta meminta keterangan ahli pidana Pemilu terkait bukti-bukti juga," ujar dia.
Dia mengatakan tim Gakumdu dari kepolisian juga akan penjemputan paksa terhadap tiga terlapor untuk dimintai keterangan.
Sentra Gakkumdu Banggai mengancam untuk melakukan penjemputan paksa terhadap ASN yang tidak netral.
- SE Terbaru dari MenPAN-RB Rini, Seluruh ASN PPPK & PNS Jangan Abai
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja