3 Poin Penting Deklarasi GMNI Melawan Politik Identitas

Praktik tersebut menurut Arjuna sudah banyak terjadi di negara-negara di sebagian belahan dunia, terutama Timur Tengah dimana disintegrasi terjadi akibat konflik suku, ras dan agama yang dipelihara sebagai alat politik meraih kekuasaan.

“Tentu kita tidak mau negara ini mengalami disintegrasi akibat politik identitas yang dijadikan sebagai alat politik meraih kekuasaan. Kita harus belajar dari Pilkada DKI 2017 yang telah menguatkan praktek intoleransi”, tambah Arjuna

Politik identitas dinilai sangat merugikan karena alih-alih menawarkan pengakuan, identitas moral, dan identitas kelompok kepada mereka yang merasa terabaikan, menurut Arjuna para pengguna politik identitas cenderung untuk lebih jauh mengembangkan perpecahan dengan hoaks/berita palsu melalui “media sosial” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi kepentingan mereka sendiri. '

Dengan bantuan buzzer, isu-isu politik identitas dibingkai, diamplifikasi serta disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial.

“Ada banyak argumen untuk menghalalkan praktek politik identitas. Mulai dari seakan-akan politik identitas itu sesuatu yang alamiah. Namun apabila politik identitas yang mengandung primordialisme ini terus menerus diamplifikasi di media sosial, maka bisa jadi bom waktu”, ucap Arjuna

Arjuna juga berpendapat politik identitas sangat berkontribusi mengikis rasionalisme pemilih.

Karena, pemilih lebih mempertimbangkan aspek sentimen/kesamaan primodial agama dibanding kualitas calon dan program kerja yang berdampak kesejahteraan sosial warga negara.

“Akibat praktek politik identitas perbincangan politik di ruang publik dipenuhi oleh variabel identitas seperti lebih menonjolkan apa latar belakang agama, suku dan ras. Dibanding melihat kinerja, track record hingga program penanggulangan kemiskinan. Diskusi rasional disumbat oleh isu identitas. Kita mesti lawan karena sama halnya dengan pembodohan”, pungkas Arjuna.