3 Skema Penyelesaian Honorer, Semoga Pemerintah Tidak Pilih Poin 2, Ngeri

Alternatif ini, kata Azwar Anas, akan menimbulkan polemik karena saat ini saja banyak bupati yang didemo honorer.

Eks Bupati Banyuwangi ini menceritakan bagaimana saat mengahadapi honorer.

"Semasa jadi bupati, saya pasti update status di Instagram kalau ke Jakarta. Ini agar para honorer tahu, kalau saya berusaha memperjuangkan mereka," terangnya.

3. Diangkat sesuai dengan prioritas.

Skema ini menurut Azwar Anas, sementara dijalankan pemerintah. Tahun ini tidak merekrut CPNS, tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Diharapkan banyak honorer yang bisa lulus menjadi PPPK.

Pemerintah juga memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk PPPK 2022. Sementara, formasi lainnya diselesaikan bertahap.

Untuk menentukan skema mana yang diambil, Menteri Anas menegaskan harus dibereskan dulu data honorernya. Jika datanya amburadul, maka masalah honorer tidak akan selesai-selesai.

Menteri Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data  dan mengirimkan surat pernyataan lertanggungjawaban mutlak (SPTJM) kepada BKN.