3 'Taring' KPK Bakal Dicabut

JAKARTA -- Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menghadapi ujian berat. Di saat empat pimpinan lembaga itu menghadapi urusan pemeriksaan di Mabes Polri, di Senayan para anggota DPR bersama pemerintah siap mempreteli 'taring kekuatan' KPK lewat pembahasan RUU pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang kini berada di tangan Panitia Kerja (Panja). Yang sungguh tragis, tiga taring KPK sekaligus bakal dicabut. Tiga kekuatan KPK yang bakal dicabut itu adalah kewenangan penuntutan, kewenangan penyadapan, dan komposisi hakim di pengadilan tipikor dimana jumlah hakim ad hoc lebih banyak dibanding hakim karier.

"Bila tiga itu dicabut dan hilang dari KPK, maka KPK akan lumpuh," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Almuzamil Yusuf di ruang wartawan, DPR, Senayan, Selasa (15/9). F-PKS sengaja menggelar jumpa pers menyikapi perkembangan pembahasan RUU pengadilan tipikor. Hadir juga anggota Komisi III DPR dari PKS yang lain yakni Soeripto dan Nazir Djamil.

F-PKS secara tegas menolak upaya sebagian besar fraksi yang duduk di panja yang berupaya mencabut tiga hal tersebut, yang selama ini sudah menempel di KPK. PKS tetap menghendaki agar hakim ad hoc jumlahnya lebih banyak. PKS juga tetap berpendapat, kewenangan penuntutan tetap ada di KPK. "Masalah ini tidak masuk dalam materi putusan MK, jadi tak perlu diubah. Putusan MK hanya sebatas pada keharusan menyatukan lembaga peradilan yang mengadili perkara korupsi. DPR cukup fokus pada masalah lembaga peradilan itu," ujar Almuzamil.

Terkait penyadapan, PKS menilai kewenangan itu harus tetap ada pada KPK. Upaya pemberantasan korupsi memang harus melalui langkah-langkah luar biasa, termasuk penyadapan. "Kalau di AS, bukan hanya menyadap. Penyidik boleh menyamar untuk menjebak koruptor," ujar Muzamil. Hanya saja diingatkan, penyadapan tak boleh menghilangkan hak-hak individu.