30 Daerah di Jawa Tengah Sudah Menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan
jpnn.com - SEMARANG – Sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Saat ini, hanya lima kabupaten/kota di Jateng yang belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.
"Karena kondisinya masih aman," kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jateng, Selasa (23/7).
Nana menjelaskan berdasar data per 22 Juli 2024, upaya droping air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota dengan perincian untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 kepala keluarga atau 26.725 jiwa.
Nana menjelaskan berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan 2023. Puncak musim kemarau 2024 berada di Juli.
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jateng tetap mengambil langkah-langkap untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut.
Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2024, rakor dengan stakeholder, serta pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," jelas Nana.
Dalam kesempatan itu, Nana juga mengimbau kepada bupati/wali kota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
- Pj Gubernur Jateng Meresmikan 8 Proyek di Purworejo
- Ditarget Dua Pekan, Nana Sudjana Gerak Cepat Selesaikan Pemblokiran Rekening UD Pramono
- Kinerja Pelayanan Publik Pemprov Jateng Diganjar Penghargaan dari ORI
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- DPR Apresiasi Penjabat Gubernur Jateng Atas Respons Soal Isu Netralitas Kades dan Lurah
- Nana Sudjana Tekankan Kepala Desa dan Lurah Harus Netral dalam Pilkada