30 Daerah Tandatangani Komitmen Pengembangan Transmigrasi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, program transmigrasi kembali menguat, setelah sebelumnya sempat meredup di awal era reformasi. 

Bahkan saat ini banyak pemerintah daerah di luar Jawa menjadikan program transmigrasi untuk mempercepat pembangunan kawasan yang ada di daerahnya.
 
"Program transmigrasi menjadi solusi bagi pemda untuk membangun kawasan yang sulit berkembang, dengan mendatangkan transmigran yang memiliki skill dan pengalaman untuk mengolah potensi sumberdaya yang ada untuk membangun dan mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi yang produktif, maju dan sejahtera,” ujarnya, Selasa (14/4).
 
Marwan mengungkap, karena catatan yang ada memperlihatkan dukungan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi terus meningkat. Sebanyak 30 pemda telah menandatangani nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) bidang transmigrasi dalam lingkup Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara daerah pengirim dan penerima transmigran. 

Sebanyak 30 daerah tersebut terdiri dari 17 provinsi dan 13 kabupaten/kota. Meliputi 7 provinsi pengirim transmigran yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan 10 provinsi penerima transmigran yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku.

Kemudian 8 kabupaten/kota pengirim transmigran yaitu Kota Bandung, Kuningan, Cirebon, Grobogan, Kulonprogo, Nganjuk, Ngawi, Banyuwangi, dan 5 kabupaten penerima transmigran yaitu Buton, Kayong Utara, Kuburaya, Boalemo, Banggai Kepulauan.

"Penyelenggaraan transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, melalui kerjasama antara daerah pengirim dan penerima kita jadikan instrumen untuk mengintegrasikan kebutuhan dan keinginan daerah pengirim dengan daerah penerima, jadi transmigrasi benar-benar jadi solusi bagi percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
 
Atas komitmen tersebut, pemerintah pusat menurut Marwan, saat ini juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi baik pada lokasi permukiman dan kawasan yang sudah ada, maupun yang dalam proses pembangunan. 
 
"Pembangunan permukiman transmigrasi akan kita integrasikan dengan pemukiman warga setempat dengan memerhatikan ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria 2C+4L yaitu clear and clean serta layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan," ujarnya.
 
Demikian juga dengan permukiman transmigrasi yang sudah ada, tapi belum produktif dan belum berkembang. Pemerintah kata Marwan akan memberdayakannya. Caranya, melengkapi daerah tersebut dengan infrastruktur, pembinaan dan pendampingan untuk mengatasi masalah-masalah yang  ada, agar cepat berkembang. (gir/jpnn)