30 Jamaah Haji Sakit Kronis Dipulangkan Paksa

Marzuki menyadari, kalau berbagai persoalan itu bukan hanya tanggungjawab kemenag. Ada pula peran pemerintahan Arab Saudi dari berbagai masalah yang dihadapi para jamaah. "Tapi, kita tidak bisa menuntut apapun dari Arab Saudi, kalau pelaksanaan kita sendiri tidak berbenah diri," katanya.  

Atas kondisi itulah, menurut dia, penting untuk segera menyelesaiakn revisi UU Haji. Sebab, masih banyaknya kekurangan pelaksanaan haji di Indonesia tidak luput dari sejumlah kekurangan aturan yang termuat dalam UU Haji sebagai paying hukum. "Tugas DPR untuk menyelesaikan revisi UU Haji segera, masyarakat juga perlu mendorong penyelesaian RUU tersebut," tandasnya. (wan/dyn)