300 Ulama Dilibatkan Tangkal Terorisme

jpnn.com - JAKARTA - Penanganan terorisme di Indonesia selama ini hanya pada bagian hilir. Penanganan masih dilakukan secara represif dan hukum.
Padahal menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, KH Hasyim Muzadi, hulu dari persoalan terorisme bermula dari mindset pemikiran keagamaan yang tidak relevan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Para ulama di hulu ini kita harapkan melakukan sesuatu dalam koordinasi, bimbingan dan pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers rencana kegiatan silaturahmi nasional penguatan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan penanggulangan terorisme dalam ketahanan nasional, di kantor ICIS, Kebayoran Lama, Rabu (3/12).
Menurut Hasyim, belum komprehensifnya penanganan terorisme dari hulu ke hilir, mengakibatkan penanganan represif tanpa mengurai latar belakang pemikiran yang mengakibatkan tindak kekerasan dan teror tersebut.
"Seharusnya para ulama dapat difungsikan untuk mengurai pemikiran-pemikiran keras, meluruskannya dan mengembalikan agama secara proporsional yang rahmatan lil alamin," katanya.
Atas dasar pemikiran inilah kemudian, Hasyim menilai silaturahmi nasional perlu digelar dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan 300 ulama dari seluruh Indonesia.
Silaturahmi nasional akan digelar di Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Depok pada 6-8 Desember mendatang. Para ulama akan dilibatkaan dalam upaya deteksi dini potensi-potensi terorisme. Selain itu rembuk nasional diharapkan juga dapat menghasilkan rekomendasi, sekaligus evaluasi bagi penanganan terorisme. (gir/jpnn)
JAKARTA - Penanganan terorisme di Indonesia selama ini hanya pada bagian hilir. Penanganan masih dilakukan secara represif dan hukum. Padahal menurut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Perang Dagang China-AS, Prabowo Bimbang Keduanya Teman Baik
- Rencana Evakuasi Warga Gaza Dikritik, Prabowo: Itu untuk Kemanusiaan
- Pemda Tak Ajukan PPPK Paruh Waktu dari Honorer R2/R3 Harus Disanksi
- Lulusan CPNS dan PPPK 2024 Dongkrak Jumlah ASN Hingga 5,7 Juta Orang
- Legislator Minta Sejumlah Proyek Pembangunan di Jakarta yang Tak Berjalan Sesuai Harapan Dievaluasi
- Prabowo Bertemu Megawati, Ketum Baladhika Karya: Para Tokoh Bersatu Hadapi Tantangan Global