31 DPD Golkar Tolak Munas 2014

jpnn.com - JAKARTA - Desakan sejumlah elemen Partai Golongan Karya terkait digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) di tahun 2014, hampir pasti gagal. Dukungan suara DPD tingkat provinsi Partai Golkar sebagai pemegang mandat, mayoritas cenderung menyatakan agar Munas tetap digelar di 2015 sesuai rekomendasi Munas 2009 di Pekanbaru silam.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, usai buka bersama dengan pengurus DPP dan DPD tingkat I Partai Golkar di Hotel Four Season, Jakarta, Sabtu (19/7). Ical menyatakan, rapat pleno DPD tingkat provinsi atau DPD tingkat I menyatakan bahwa Munas Golkar tetap dilakukan pada 2015.

"Sebanyak 31 DPD yang hadir memutuskan tetap," ujar Ical -sapaan akrab Aburizal-, usai buka puasa. Dua provinsi yang tidak hadir adalah Papua dan Papua Barat.

Menurut Ical, DPP juga sudah menggelar pleno dengan isu yang sama pada Jumat (18/7). Ical mengakui sempat ada perbedaan pandangan. Dimana, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memandang jika Munas perlu dilakukan pada Oktober 2014, merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Agung dikabarkan melakukan walk out karena keputusan yang menetapkan Munas dilakukan pada 2015, berdasarkan hasil rekomendasi Munas di Riau.

"Dalam pleno, ada pendapat-pendapat berbeda. Kami mengambil marwah sebagai partai besar, bukan untuk membuat perpecahan," ujar Ical diplomatis.

Sementara terkait kembali dengan hasil rapat internal DPD tingkat I, ada rekomendasi tambahan. Ical menyatakan, DPD tingkat I meminta kepada DPP untuk menerapkan disiplin partai, atau menindak kader yang memiliki perbedaan pandangan itu. "DPP diminta tegas," ujarnya.

Ketua DPD tingkat I Daerah Istimewa Jogjakarta, Gandung Pardiman menyatakan, kesepakatan terkait Munas 2015 merupakan kesepakatan mayoritas. Karena itu, DPP harus tegas menindak kepada siapapun yang menolak terhadap isi keputusan itu.

"Siapapun yang membuat Partai Golkar menjadi kapal pecah, harus dilakukan pemberhentian," ujarnya.