31 Juta Data Penduduk di Kemdagri, Hanya 4,5 Juta Valid?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) Partai Demokrat Andi Nurpati mengaku mendapat informasi, dari 31 juta data penduduk yang kembali diserahkan Kemendagri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya 4,5 juta yang valid.

"Artinya, benar data itu belum masuk di DPT. Bayangkan, dari 31 juta yang benar cuma 4,5 juta. Sebagian nama sudah ada di DPT, dikirim lagi oleh kemendagri. Ini penting supaya publik dan semua bisa lebih hati-hati terhadap data ini," ujar Andi pada diskusi yang digelar Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut Andi, akurasi data pemilih sangat penting sebab selisih suara sedikit saja bisa menjadi persoalan dan mencederai jalannya Pemilu 2019.

"Caleg selisih suara 500-1000 saja itu ribut sampai ke MK. Apalagi sampai puluhan juta. Sekarang tahapannya, mengejar Desember ini harus sudah difinalkan (soal data pemilih)," ucapnya.

Mantan komisioner KPU ini juga menyatakan juga tidak setuju jika nantinya kotak suara Pemilu 2019 terbuat dari kardus.

"Zaman saya KPU, tidak mau ambil risiko. Ini riskan, terlalu banyak biaya negara yang dikeluarkan kalau nanti banyak kotak suara rusak, jebol. Lebih baik mengeluarkan biaya lebih, daripada risiko kena hujan dan lain-lain," kata Andi.

Diskusi publik Seknas Prabowo-Sandi pekan ini mengangkat tema 'Pilpres Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?' Narasumber yang hadir selain Andi Nurpati, peneliti LIPI Siti Zuhro, Wakil Direktur Data dan Info BPN Prabowo-Sandi, Nur Iman Santoso, Sekjen KIPP Kaka Suminta dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.(gir/jpnn)