33 Gubernur Minta Jadi Pilot Project Reformasi Birokrasi

Sedangkan bagi pemerintah daerah yang tidak ditetapkan sebagai pilot project tetap didorong untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi, dan menyampaikan usulannya kepada KemenPAN-RB untuk mendapatkan penilaian serta masuk ke dalam profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Grand design reformasi birokrasi nasional diatur dalam Perpres No 81 Tahun 2010. Sedangkan road map reformasi birokrasi diatur dengan  PermenPAN-RB No20 Tahun 2011. Sementara PermenPAN-RB No 1 Tahun 2012 dan PermenPAN-RB No 31 Tahun 2012 mengatur Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformsi Birokrasi (PMPRB).

"PMPRB merupakan hasil adopsi dari Model Common Assessment Framework (penilaian secara mandiri) yang saat ini digunakan oleh lebih dari 2.500 institusi publik dan pemerintahan di berbagai negara, dan telah disesuaikan dengan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia," pungkasnya. (Esy/jpnn)