33 Pengawas Pemilu Serentak 2019 Meninggal, 566 Orang Dapat Musibah
jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka pemilu serentak 2019 tak hanya datang dari kelompok penyelenggara pemungutan suara alias KPPS. Dari Badan Pengawas Pemilu melaporkan, sedikitnya 33 orang pengawas pemilu meninggal saat menjalankan tugas pengawasan.
Selain petugas meninggal, 566 orang pengawas pemilu juga mendapat musibah.
(Baca Juga: Total Petugas KPPS Meninggal Mencapai 90 Orang)
Berdasarkan data yang dikumpulkan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu hingga Senin (22/4) malam, tercatat 33 orang pengawas pemilu meninggal dunia. Pengawas-pengawas pejuang demokrasi tersebut tersebar di 26 kabupaten/kota di sepuluh provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi yang paling berduka, dengan sepuluh orang pengawas pemilu yang meninggal.
Ada juga pengawas yang mengalami kekerasan dalam bertugas. Jumlahnya 19 orang yang tersebar di 16 kabupaten/kota di sebelas provinsi. Sedangkan 117 orang pengawas pemilu mengalami kecelakaan. Jumlah itu tersebar di 66 kabupaten/kota diu 22 provinsi.
Kemudian 160 orang pengawas pemilu yang tersebar di 77 kabupaten/kota di 22 provinsi menjalani rawat inap. Jumlah terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan dengan 22 orang pengawas pemilu yang menjalani rawat inap.
Sebanyak 273 orang pengawas pemilu menjalani rawat jalan pada masa tugas pengawasan pemilu. Angka tersebut tersebar di 84 kabupateb/kota di 23 provinsi. Pengawas pemilu paling banyak menjalani rawat jalan ada di provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 40 orang. (deytri aritonang/bawaslu)
Selain 90 petugas KPPS, 33 orang pengawas pemilu serentak 2019 juga meninggal saat menjalankan tugas.
Redaktur & Reporter : Adek
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- 6 Langkah Bawaslu Antisipasi Pengawas Meninggal Dunia Saat Pilkada
- Massa AMPD Geruduk Bawaslu Minta Segera Turun Tangani Pilgub Sumsel
- Wamendagri Ribka Pastikan Pelaksanaan Tahap Lanjutan Pilkada Papua Tengah Sesuai Jadwal
- Pilgub Jakarta 2024, Bawaslu DKI Tangani 13 Laporan Termasuk Kasus Dugaan Politik Uang
- Anggota KPUD & Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo Dilaporkan ke DKPP, Ini Penyebabnya