33 Pengawas Pemilu Serentak 2019 Meninggal, 566 Orang Dapat Musibah

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka pemilu serentak 2019 tak hanya datang dari kelompok penyelenggara pemungutan suara alias KPPS. Dari Badan Pengawas Pemilu melaporkan, sedikitnya 33 orang pengawas pemilu meninggal saat menjalankan tugas pengawasan.
Selain petugas meninggal, 566 orang pengawas pemilu juga mendapat musibah.
(Baca Juga: Total Petugas KPPS Meninggal Mencapai 90 Orang)
Berdasarkan data yang dikumpulkan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu hingga Senin (22/4) malam, tercatat 33 orang pengawas pemilu meninggal dunia. Pengawas-pengawas pejuang demokrasi tersebut tersebar di 26 kabupaten/kota di sepuluh provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi yang paling berduka, dengan sepuluh orang pengawas pemilu yang meninggal.
Ada juga pengawas yang mengalami kekerasan dalam bertugas. Jumlahnya 19 orang yang tersebar di 16 kabupaten/kota di sebelas provinsi. Sedangkan 117 orang pengawas pemilu mengalami kecelakaan. Jumlah itu tersebar di 66 kabupaten/kota diu 22 provinsi.
Kemudian 160 orang pengawas pemilu yang tersebar di 77 kabupaten/kota di 22 provinsi menjalani rawat inap. Jumlah terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan dengan 22 orang pengawas pemilu yang menjalani rawat inap.
Sebanyak 273 orang pengawas pemilu menjalani rawat jalan pada masa tugas pengawasan pemilu. Angka tersebut tersebar di 84 kabupateb/kota di 23 provinsi. Pengawas pemilu paling banyak menjalani rawat jalan ada di provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 40 orang. (deytri aritonang/bawaslu)
Selain 90 petugas KPPS, 33 orang pengawas pemilu serentak 2019 juga meninggal saat menjalankan tugas.
Redaktur & Reporter : Adek
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan