356 Suara di DPR Dinilai Takluk Pada Ideologi Pasar

Parahnya lagi, imbuh mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu, peranan negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan menyejahterakan rakyatnya justru dialihkan ke korporasi pemburu rente. "Penyerahan kepada korporasi ini menjadi lengkap saat Pemilu Legislatif maupun Pilpres dibiayai oleh korporasi besar," ulasnya.

Yang tak kalah menyedihkan, kata Noorsy, pemerintah justru lebih bangga dan senang mempertahankan reputasi maupun kredibilitasnya di hadapan korporasi ketimbang kepada rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan negara. "Inilah jalan yang dipilih oleh Soeharto dan dilanjutkan oleh SBY. Jangan heran jika pemerintah selalu gagal menstabilkan harga dan selalu percaya diri utk membangun iklim investasi asing, ketimbang membangun iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yg bermartabat," paparnya.

Diingatkannya, perekonomian suatu negara yang didominasi oleh korporasi pasti akan membuahkan ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan. "Sejarah sudah membuktikan soal itu," pungkasnya.(ara/jpnn)