385 KM Jalur Mudik Bogor Rusak Berat

Pihak-pihak yang bisa digugat dan dianggap bertanggung jawab adalah, Menteri Pekerjaan Umum untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Walikota atau Bupati untuk jalan kota serta kabupaten. “Masyarakat bisa menggugat, baik secara pidana maupun perdata. Masyarakat yang dirugikan bisa melaporkan ke penyidik, baik jaksa atau kepolisian,” terangnya.

Tulus yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta menambahkan, dalam UU tersebut memungkinkan penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan sesuai dengan Pasal 273 menyatakan, instansi penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan lima tahun penjara, atau denda maksimal Rp120 juta. Sanksi dan denda ini berlaku, jika instansi terkait tidak segera memperbaiki jalan rusak. “Jika mereka dirugikan di jalan daerah, maka dapat menggugat pemerintah daerah,” tukasnya.(ric/yaz)