4 Gubernur Segera Temui BPH Migas

BANJARMASIN – Antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Selatan sudah mulai berkurang. Namun demikian, jumlah kuota BBM di Kalsel untuk premium tetap dirasa kurang, yakni hanya 3,6 persen. Untuk itu, empat gubernur di Kalimantan sepakat bertemu kembali dan mengusulkan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk tambahan kuota BBM, baik premium maupun solar.

“Tambahan premium untuk Kalsel hanya naik 3,6 persen. Tapi solar malah turun dari kuota tahun lalu. Kerosine atau minyak tanah masih pada angka tahun lalu. Kami sendiri menghitung angka 3,6 persen tambahan premium tak cukup bagi Kalsel,” ujar Gubernur Kalsel Rudy Ariffin.

Rudy mengungkapkan, salah satu penyebab antrean BBM yang sempat terjadi disebabkan kenaikan 3,6 persen belum direalisasikan oleh Pertamina. Pasalnya, Pertaminan masih menunggu instruksi dari BPH Migas, sehingga Pertamina masih berpatokan pada angka tahun lalu.

“Namun itu tidak hanya terjadi di Kalsel. Tiga provinsi di Kalimantan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Kami sepakat dalam waktu dekat akan kembali bertemu. Meski kuota tambahan tersebut nantinya sudah turun, itu masih tidak cukup,” ujarnya.