4 IRT di Lombok Ditahan, Kok Anggota DPD Ini Ungkit Kasus Video Gisel?
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha ikut mengomentari kasus empat ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, yang masuk penjara bersama dua balita.
Keempat ibu rumah tangga berinisial HT (40), NR (38), MR (22), dan FT (38) yang merupakan warga Desa Wajegeseng ini diduga melakukan pengrusakan atap gedung pabrik tembakau di desa setempat pada Desember 2020.
Kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, akhir Februari 2021.
Abdul Rachman Thaha menilai ada perbedaan perlakuan hukum terhadap Giselle Anastasia, public figure tersangka pidana kesusilaan dengan warga jelata. Perbedaan ini jelas-jelas mengoyak rasa keadilan dan berisiko memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.
"Makin menyedihkan ketika pertimbangan kemanusiaan itu justru diberikan kepada tersangka pidana kesusilaan. Padahal, saat yang bersangkutan melakukan pidana kesusilaan itu dalam keadaan mabuk, sehingga sangat mungkin dia tidak ingat pada darah dagingnya sendiri," tutur Abdul Rachman Thaha dalam pesan elektroniknya kepada JPNN.com, Minggu (21/2).
Sementara, terhadap IRT yang peduli pada kesehatan keluarga, nilai kemanusiaan itu justru absen.
"Saya sudah sampaikan beberapa opsi kepada wakil jaksa agung dan pimpinan kementerian-lembaga terkait lainnya terhadap kasus ini," ucap anggota Komite II ini.
Opsi itu pertama, benahi seluruh sistem penahanan dan pemasyarakatan agar layak menjadi tempat tahanan maupun napi mengasuh anak. Dengan pembenahan tersebut, para IRT tersebut dan Gisella Anastasia alias Gisel bisa tetap mengasuh anak mereka masing-masing selama mereka menjalani penahanan Ini juga bermanfaat bagi para tahanan maupun napi yang notabene merupakan orang tua yang memiliki anak kecil.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mengungkit kasus video Gisella Anastasia saat mengkritk penahanan empat ibu rumah tangga di Lombok
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Tinjau Pembangunan IKN Bersama Pimpinan MPR, Senator NTT Abraham Paul Liyanto: Membanggakan
- Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir Surabaya
- Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR Tinjau Pembangunan IKN, Begini Komentar Senator Dedi Batubara