4 Masalah Utama dalam Pengangkatan PPPK 2021, Pegawai Honorer Merugi

jpnn.com, JAKARTA - Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini penuh masalah.
Tidak semua honorer bisa merasakan dampaknya karena kebijakan daerah yang berbeda-beda.
JPNN.com merangkum empat masalah pengangkatan PPPK 2021 yang sangat merugikan honorer.
1. Kontrak kerja dan SPMT tidak sesuai
Kasus kontrak kerja PPPK 2021 yang tidak sesuai dengan surat perintah menjalankan tugas (SPMT) menimpa sebagian honorer.
Contohnya, yang terjadi di Kabupaten Blitar. Sebanyak 1.313 honorer dikontrak mulai 1 Februari 2022 hinigga 31 Januari 2023.
Yang makin membuat mereka terpuruk, tunjangan hari raya (THR) tidak diberikan. Demikian juga dengan rapel gaji Februari-April.
Menurut Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati, gaji 1.313 PPPK guru akan dihitung mulai 1 Mei.
4 masalah utama dalam pengangkatan PPPK 2021 yang akan merugikan pegawai honorer, apa saja?
- Aksi Bang Jago Minta THR Sambil Bawa Golok di Kabupaten Bandung Viral di Medsos
- 5 Berita Terpopuler: Para Honorer Pilu, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Mendesak, BKN Langsung Keluarkan 4 Instruksi Penting
- Gubernur Khofifah Mencairkan THR Guru di Jawa Timur Rp 412,6 Miliar
- Selamatkan Honorer R2/R3 dari PHK Besar-besaran, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Mendesak
- Bu Khofifah Mengucap Hamdalah, Seluruh Guru PNS, PPPK, dan Non-ASN Bisa Tenang
- 5 Berita Terpopuler: SE untuk Non-ASN Terbit, Ratusan Honorer Kena PHK, tetapi Ada yang Segera Diangkat PPPK