4 Masalah Utama dalam Pengangkatan PPPK 2021, Pegawai Honorer Merugi

jpnn.com, JAKARTA - Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini penuh masalah.
Tidak semua honorer bisa merasakan dampaknya karena kebijakan daerah yang berbeda-beda.
JPNN.com merangkum empat masalah pengangkatan PPPK 2021 yang sangat merugikan honorer.
1. Kontrak kerja dan SPMT tidak sesuai
Kasus kontrak kerja PPPK 2021 yang tidak sesuai dengan surat perintah menjalankan tugas (SPMT) menimpa sebagian honorer.
Contohnya, yang terjadi di Kabupaten Blitar. Sebanyak 1.313 honorer dikontrak mulai 1 Februari 2022 hinigga 31 Januari 2023.
Yang makin membuat mereka terpuruk, tunjangan hari raya (THR) tidak diberikan. Demikian juga dengan rapel gaji Februari-April.
Menurut Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati, gaji 1.313 PPPK guru akan dihitung mulai 1 Mei.
4 masalah utama dalam pengangkatan PPPK 2021 yang akan merugikan pegawai honorer, apa saja?
- 5 Berita Terpopuler: Hasil Pendataan Keluar, Nasib Honorer Sudah Diatur, Ada Solusi Konkret untuk yang PHK
- Terobosan, Inilah Solusi Konkret bagi Honorer yang Dirumahkan
- Hasil Pendataan Honorer Akan Dipilah Lagi, Silakan Disimak
- Guru Honorer di Bengkulu Jadi Tersangka Penganiayaan Murid SD
- Pengemudi Ojol Tuntut THR, Ini Respons Wamenaker
- Pejabat Penting Ini Lebih Suka Menyebut ASN, Bukan PPPK