JPNN.com 
4 Masalah Utama dalam Pengangkatan PPPK 2021, Pegawai Honorer Merugi
jpnn.com, JAKARTA - Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini penuh masalah.
Tidak semua honorer bisa merasakan dampaknya karena kebijakan daerah yang berbeda-beda.
JPNN.com merangkum empat masalah pengangkatan PPPK 2021 yang sangat merugikan honorer.
1. Kontrak kerja dan SPMT tidak sesuai
Kasus kontrak kerja PPPK 2021 yang tidak sesuai dengan surat perintah menjalankan tugas (SPMT) menimpa sebagian honorer.
Contohnya, yang terjadi di Kabupaten Blitar. Sebanyak 1.313 honorer dikontrak mulai 1 Februari 2022 hinigga 31 Januari 2023.
Yang makin membuat mereka terpuruk, tunjangan hari raya (THR) tidak diberikan. Demikian juga dengan rapel gaji Februari-April.
Menurut Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati, gaji 1.313 PPPK guru akan dihitung mulai 1 Mei.
4 masalah utama dalam pengangkatan PPPK 2021 yang akan merugikan pegawai honorer, apa saja?
- Kabar Gembira, Sebentar Lagi Saldo Rekening Guru Bakal Bertambah
- Honorer Desak Prabowo Angkat Guru & Tendik Jadi PPPK Penuh Waktu
- Gaji PPPK Paruh Waktu Maksimal Rp350 Ribu per Bulan, Oh
- Matret Kokop Upayakan 800 Honorer Diakomodasi jadi PPPK
- Demi R2 dan R3, MenPAN-RB Terbitkan Surat Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time
- Honorer R3 Tendik Minta Usulan Formasi Tambahan PPPK Tahap 2, Dimohon
