4 Menteri Kompak di Sidang PHPU, Bansos Tak Terkait Pilpres 2024

jpnn.com - JAKARTA - Empat menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini kompak melabeli bantuan sosial atau bansos tak terkait Pilpres 2024.

Hal itu terungkap saat keempat pembantu Presiden Jokowi itu menyandang status Pemberi Keterangan Lain dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).

Para menteri tersebut dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bansos dengan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden bernomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Keempat menteri memberikan keterangan sekaligus untuk dua pemohon, yaitu pemohon satu Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pemohon dua Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam pemaparannya, Muhadjir menyebut, pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, dia mengatakan, pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi sebelum pelaksanaan pesta demokrasi.

"Kami perlu tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir.

Dia mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun. Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari – Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat. Bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).