4 Partai Pengusung Jokowi Tidak Suka Bila PAN Bergabung
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Arsul Sani mengaku tidak tertarik membahas arah politik Partai Amanat Nasional, yang dikabarkan mulai merapat ke kubu Jokowi.
Menurut Arsul, saat ini masih terlalu pagi meributkan parpol koalisi lain yang ingin bergabung. “Fokus kami saat ini adalah mengawal penghitungan suara pilpres yang secara konsisten menunjukkan keunggulan paslon 01 dalam perolehan suara,” ujar Arsul seperti dikutip dari Rakyat Merdeka, Senin (29/4).
Politikus yang juga Sekjen PPP ini menambahkan, gerbong koalisi parpol pengusung Jokowi-Amin sudah penuh. Tanpa PAN bergabung, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah cukup kuat di parlemen.
(Baca Juga: PAN Luar Biasa, Mampu Geser Dominasi Partai Golkar)
"Dari sisi kekuatan di parlemen sebenarnya partai-partai KIK akan menguasai kursi sekitar 60 persen. Sehingga tanpa PAN berbalik mendukung, dukungan KIK terhadap paslon 01 jika nanti memerintah sudah cukup,” tegas Arsul.
Hal senada juga disampaikan Jubir TKN Ace Hasan Syadzili. Menurut politikus Golkar ini, ada atau tidak adanya PAN dalam koalisi tidak menjadi pengaruh. “Kalau misalnya koalisi sudah menguasai di parlemen, saya kira pemerintahan Pak Jokowi akan efektif dengan KIK ini. Jadi artinya, kami sudah kuat,” kata Ace.
Selain sinyal dari PPP dan Golkar tadi, dua parpol anggota KIK lainnya sudah terang-terangan menolak kehadiran PAN. Mereka yang menolak ialah PSI dan PKPI. Jubir PSI Dedek Prayudi menyarankan, sebaiknya PAN berpikir ulang kalau mau gabung.
Apalagi di PAN, ada sosok Amien Rais yang selalu bersikap berseberangan dengan Jokowi. “PAN melalui Amien Rais telah berulang ‘provokasi’ baik itu secara eksplisit maupun implisit untuk mengggembosi Pak Jokowi. Ini jadi catatan kami,” katanya kepada Rakyat Merdeka, Minggu (28/4).
Arsul Sani menilai gerbong KIK pendukung Jokowi - Ma'ruf sudah penuh. Tanpa PAN bergabung, sudah cukup kuat di parlemen.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Buntut Insiden di Arena Mukernas PPP, Mardiono dan Orang Kepercayaannya Disomasi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel