4 Perubahan Mendasar Memperkuat Posisi DPD Versi PSI

jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie mendorong penguatan Dewan Perwakilan Daerah secara kelembagaan. Alasannya, DPD berperan menjaga persatuan dan identitas nasional. 

"Indonesia bahkan jauh lebih dalam dan mengakar adalah representasi dari wilayah teritorial yang secara adminitratif terbagi kedalam 34 Provinsi dan kini tercermin dari keberadaan DPD RI," kata Grace dalam keterangan persnya kepada JPNN.com, Senin (5/9). 

Grace menjelaskan, secara politik, representasi seluruh kepentingan anak bangsa harus terakomodir. Di DPR, representasi dari ideologi dan kepentingan politik warganegara suda diwakilkan kepada partai politik. 

"Maka DPD harusnya merupakan representasi dari warna-warni identitas nasional yang membentuk ke-Indonesiaan," katanya. 

Untuk memperkuat posisi DPD, PSI pun merekomendasikan empat perubahan mendasar. Pertama, memberikan kewenangan untuk menjadi mitrastrategis (penyusunan, persetujuan, pengawasan) Presiden dalam menyusun RAPBN. Teruatama peran aktif dalam Musrembang dari tingkat Desasampai menjadi RAPJM dan RAPJP.

Kedua, memberikan kewenangan kontrol dan intervensi terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai kebangsaan Indonesia.

Ketiga, setiap tahun menerbitkan sebuah dokumen LAPORAN KEBANGSAAN INDONESIA yang menjadi rujukan semua lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Dokumen ini wajib menyertakan data kuantitatif mengenai indikator-indikator arah pembangunan nasional, capaian kepentingan nasional, ancaman nasional dan rumusan strategi nasional.

"Laporan ini akan menjadi rujukan penting bagi Presiden dan DPR serta bahkan kalangan usaha untuk menyusun program kerja tahunan. Dokumen terkait harus diterbitkan setiap akhir tahun," katanya.