JPNN.com 
4 Program Pemerintahan Jokowi yang Ditolak Kepala Daerah
3. Proyek Low Cost Green Car (LCGC)
Yang menentang Proyek Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah ini adalah Wali Kota Bogor Bima Arya. Alasannya, proyek tersebut akan menambah rumit permasalahan macet.
Saat ini, Pemkot Bogor, Jawa Barat tengah pembenahan transportasi massal di Kota Bogor agar tidak membuat jalan macet. Dengan melanjutkan program mobil murah berarti program Pemkot Bogor akan berantakan karena dipastikan terjadinya penambahan mobil pribadi. [Baca: Wali Kota Bima Arya Tolak Kebijakan Jokowi]
“Secara pribadi saya tidak setuju. (kebijakan ini) Bertabrakan dengan urban planing yang sedang kita jalankan sekarang,” ujarnya.
4. Kartu Sakti Jokowi
Kartu Sakti Jokowi berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ternyata juga mendapat penolakan. Bupati Kutai Timur, Isran Noor tegas menolak karena program yang sama sudah ada sejak 2006 di wilayah yang dipimpinnya. [Baca: Isran Noor Tolak Kartu Sakti Ala Jokowi]
"Kalau melihat presiden membagi-bagikan kartu sakti itu, saya kasihan saja melihat rakyat harus ngantre berjam-jam. Pencitraannya melalui kartu-kartu itu melebihi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegasnya.
Program Kartu Sakti ini juga sempat disentil oleh kepala daerah lainnya, Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah. [Baca: Giliran Bupati Ini Sentil Kartu Sakti Jokowi]
Belum sebulan Presiden Joko Widodo memerintah, namun berbagai penolakan sudah terjadi terhadap kebijakan yang akan dilakukan. Tidak hanya elemen
- Libur Natal, ASDP Catat 206 Ribu Penumpang Tinggalkan Jawa Menuju Bali
- Banyaknya Kementerian Jangan Sampai Membuat Pelayanan Buruk
- Kenang 20 Tahun Tsunami Aceh, Mentrans Iftitah: Momen Penting dalam Bangun Indonesia
- Geger Mahasiswi Tewas Seusai Jatuh dari Lantai 2 Gedung di UPI Bandung
- Diduga tak Bisa Berenang, Dedi Irawan Tewas Tenggelam
- Hasil Survei Lemkapi: Kepuasan Terhadap Kinerja Polri 82,1 Persen
