40 Persen APBN 2016 Tersedot di Belanja K/L

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI telah bersepakat bahwa volume belanja negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 triliun, atau meningkat 5,6 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37,4 persen merupakan alokasi belanja Kementerian/Lembaga. 

“Alokasi belanja K/L tersebut telah memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (21/12).

Termasuk dalam alokasi belanja K/L adalah pendanaan untuk melanjutkan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam tiga dimensi pembangunan yaitu pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, dan pemerataan dan kewilayahan.

“Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non operasional, termasuk pengendalian perjalanan dinas, konsinyering serta kebijakan sewa/leasing kendaraan dinas operasional,” terangnya.

Dia menyebutkan, seluruh K/L sudah menerima DIPA 2016 dari Presiden Joko Widodo pada 14 Desember lalu.‎ ‎Dengan penyerahan DIPA Tahun 2016 ini diharapkan proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiple effect) yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian.

“Untuk mengoptimalkan peran APBN dalam pembangunan, Presiden meminta agar pada 2016 dilakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan mulai dari awal tahun anggaran," ujarnya.

Sebagai upaya untuk terlaksananya hal itu, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, agar semua K/L memulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016 lebih awal di triwulan IV 2015, sehingga berbagai kegiatan pembangunan dapat diyakini sudah mulai efektif berjalan pada Januari 2016.

Kedua, meningkatkan langkahmonitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam tahun 2016, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran.(esy/jpnn)