41 Masjid Pemerintah Terpapar Radikalisme, Nih Respons BIN
jpnn.com, JAKARTA - Survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menyatakan 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme. Data ini merupakan hasil survei terhadap kegiatan khotbah yang disampaikan beberapa penceramah.
Oleh P3M NU, hasil survei ini disampaikan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN.
Data ini kembali disampaikan Kasubdit di Direktorat 83 BIN Arief Tugiman dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, Sabtu (17/12).
Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto dalam konferensi pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa (20/11), mengatakan keberadaan masjid di Kementrian/Lembaga dan BUMN perlu dijaga agar penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu melalui ceramah-ceramah agama tidak mempengaruhi masyarakat dan mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan.
"Hal tersebut adalah upaya BIN untuk memberikan early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebinekaan," ucap Wawan.
Sebagai tindaklanjutnya, BIN bekerja sama dengan sejumlah pihak melakukan pemberdayaan da'i untuk dapat memberikan ceramah yang menyejukkan dan mengkonter paham radikal di masyarakat.
Selain itu, kata Wawan, data mengenai tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme, dan 39 persen mahasiswa di 15 Provinsi tertarik dengan paham radikal, benar adanya.
"Namun data PTN dimaksud hanya disampaikan kepada pimpinan Universitas tersebut untuk evaluasi, deteksi dini dan cegah dini, tidak untuk konsumsi publik, guna menghindari hal-hal yang merugikan universitas tersebut," tandasnya.(fat/jpnn)
BIN merespons hasil survei P3M yang menemukan ada 41 masjid di lingkup pemerintah terpapar radikalisme.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- BNPT & PNM Kerja Sama Cegah Radikalisme lewat Pemberdayaan Ekonomi
- Panglima TNI Menunjuk Letjen Nugroho Sulistyo Budi menjadi Kepala BSSN
- Rapat Bareng Herindra, Yoyok Komisi I Minta BIN Tak Berpolitik di Pilkada 2024
- Yoyok NasDem Minta BIN Melaksanakan Tugasnya Bekerja Profesional di Pilkada
- Tok! DPR Setuju Herindra Menggantikan BG Jadi Kepala BIN
- M Qodari Sebut Herindra Sosok Tepat Pimpin BIN