43 Persen Narkoba di Indonesia, Menlu Minta Pengertian Negara Lain
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pengertian negara lain maupun pihak yang protes atas aturan hukum mati narapidana kasus narkoba yang dilaksanakan di Indonesia. Pasalnya, kata dia, saat ini peredaran narkoba berkembang sangat pesat di Indonesia. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas.
"Dari segi peredarannya dan nilainya yang ada di ASEAN, 43 persen itu berada di Indonesia. Jadi akan dapat dimengerti keseriusan akibat dari kejahatan ini. Kita ingin pihak lain juga melihat secara jernih, isu ini adalah isu kejahatan narkoba yang sangat serius yang dapat mengganggu hidup bangsa Indonesia," tegas Menlu di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (19/1).
Masih akan ada beberapa warga negara asing yang dieksekusi mati dalam kasus narkoba. Retno mengaku atas hal itu, pemerintah Indonesia sudah mencoba berdiskusi dengan pemerintah dari negara asal masing-masing narapidana.
Hingga saatnya eksekusi nanti, sambungnya, komunikasi akan tetap dijalankan. Sejauh ini, sambung Retno, komunikasi berjalan dengan baik.
"Kita tidak pernah bertentangan dengan negara lain, dan ini masalahnya adalah law inforcement dari sebuah negara berdaulat untuk memerangi kejahatan serius yaitu kejahatan narkotika yang kalau kita lihat dari data semuanya menunjukkan kita dalam situasi yang darurat," tandas Retno. (flo/jpnn)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pengertian negara lain maupun pihak yang protes atas aturan hukum mati narapidana kasus narkoba
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi
- Viral Pria di Surabaya Suruh Siswa Sujud dan Menggonggong, Ini Analisis Reza Indragiri
- Paman Birin Mundur, Pemerintah Tunjuk Sosok Ini Sebagai Plt Gubernur Kalsel
- Kunker ke Desa Budo, Dirjen Bina Pemdes Ajak Semua Pihak Berkolaborasi untuk Memajukan Desa
- Reza Indragiri Adukan Fufufafa & Mobil Esemka ke Lapor Mas Wapres Gibran, Ini yang Terjadi
- Pertama di Indonesia, Asosiasi Mahasiswa China di President University Resmi Berdiri