5 Arahan Sekda Herman untuk Penyelesaian Honorer Satpol PP, Fadlun: Ada Kemajuan

jpnn.com, JAKARTA - Honorer Satpol PP memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.

Ini setelah Sekda Herman melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Dinas Pendidikan Jabar, Satpol PP Jabar, BPSDM Jabar, Biro Organisasi Setda Jabar, dan kepala BKSDM kabupaten/kota se-Jabar.

Menurut Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah, dalam rakor yang digelar Senin (20/1), Sekda memberikan arahan yang intinya sebagai berikut:

1. Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari aspirasi honorer Satpol PP se-Jabar, yang minggu lalu akan melakukan demo di Gedung Sate. 

Namun, setelah diskusikan ternyata tenaga pendidikan dan kesehatan pun memiliki permasalahan yang unik dan harus dicarikan solusinya.

2. Permasalahan honorer harus diselesaikan, non-ASN database BKN dan lainnya sesuai ketentuan;

3. Setiap daerah (kabupaten/kota) di Jawa Barat, pejabat pembina kepegawaian (PPK) daerah harus tegak lurus dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB,  dilarang mengangkat honorer/non-ASN baru. 

"Pak Sekda Herman meminta agar kepala BKPSDM kabupaten/kota di Jabar bisa mengawasi secara tegas agar kepala perangkat daerah atau satuan kerja tidak lagi melakukan pengangkatan honorer," kata Fadlun kepada JPNN mengutip arahan Sekda Herman, Selasa (21/1).